Kebumen, Kilaskebumen.com – Aliansi Mahasiswa Kabupaten Kebumen bersama elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di Pendopo Kabumian Kebumen, Senin (15/6/2026). Dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan, massa menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.
Dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, peserta demonstrasi menyoroti berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Isu yang diangkat meliputi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya biaya hidup masyarakat, hingga sikap Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dinilai belum cukup responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Situasi sempat memanas ketika sejumlah massa berupaya memasuki area pendopo untuk bertemu langsung dengan Bupati Kebumen. Namun upaya tersebut dicegah aparat keamanan yang berjaga di lokasi. Belakangan diketahui bahwa Bupati Kebumen sedang berada di luar kota sehingga tidak dapat menemui para demonstran.
Koordinator Lapangan aksi, Anugerah Setyadi, menjelaskan bahwa massa membawa dua kelompok tuntutan, yakni tuntutan nasional dan tuntutan lokal yang berkaitan dengan kondisi Kabupaten Kebumen.
“Kami membawa dua tuntutan, yaitu nasional dan lokal. Untuk yang nasional, pertama kita sepakat untuk menghapuskan MBG dan KDMP. Yang kedua agar supremasi sipil dikembalikan, dan yang ketiga mengenai kenaikan BBM yang berdampak pada naiknya harga bahan pokok, biaya transportasi, serta kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Anugerah dalam orasinya.
Selain itu, massa juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan daerah yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat.
Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Kebumen, Sarif Hidayatullah, menilai berbagai narasi pembangunan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui media sosial belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan.
“Bupati benar-benar menjadi pembohong publik karena banyak sekali narasi di media sosial yang tidak sesuai dengan realitas,” kata Sarif.
Dalam kesempatan tersebut, massa juga mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan pendampingan dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual serta menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen.
Sarif menambahkan bahwa persoalan kemiskinan dan kasus kekerasan seksual harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ia juga menyinggung polemik terkait kepemilikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut berkaitan dengan keluarga Bupati Kebumen.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Wakil Bupati Kebumen, Zaeni Miftah, menyatakan bahwa aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan nasional akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Sementara itu, terkait isu lokal, termasuk persoalan kepemilikan dapur MBG oleh keluarga Bupati, ia membenarkan adanya keterlibatan keluarga Bupati dalam program tersebut.
“Awal mula berdirinya MBG itu membutuhkan modal yang tidak semua orang miliki. Kemudian Ibu Bupati dan keluarganya merasa bertanggung jawab untuk ikut menyukseskan program strategis nasional ini. Pak Fuad yang sebenarnya tidak memiliki kaitan dengan jabatan Bupati kemudian membangun dapur-dapur untuk kebutuhan program tersebut. Untuk jumlah pastinya saya tidak tahu. Sedangkan tuntutan nasional akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Zaeni.
Aliansi mahasiswa dan masyarakat menegaskan bahwa demonstrasi yang digelar merupakan aksi damai sebagai sarana penyampaian aspirasi kepada pemerintah dan para pemangku kebijakan.
Karena tidak dapat bertemu langsung dengan Bupati Kebumen, massa menyatakan kekecewaannya dan berencana kembali menggelar aksi serupa pada waktu mendatang. Setelah meninggalkan Pendopo Kabumian, massa melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Kabupaten Kebumen untuk menyampaikan orasi dan tuntutan mereka kepada para wakil rakyat.