KEBUMEN, Kilaskebumen.com – Kader Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) didorong semakin aktif menyuarakan kebutuhan pekerja migran Indonesia (PMI) dan keluarganya dalam forum perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader DESBUMI untuk Terlibat dalam Musrenbangdes dan Musrenbangkab yang digelar di Hotel Trio Azana Style Kebumen, Senin (21/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 34 peserta yang terdiri atas unsur pemerintah desa, anggota DESBUMI, dan staf Migrant CARE. Materi disampaikan oleh Gunung Wijayanto dari Formasi dengan fokus pada penguatan kapasitas kader dalam memahami sekaligus terlibat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musrenbang Kabupaten (Musrenbangkab).
Koordinator Migrant CARE Kebumen, Syaipul Anas, mengatakan pekerja migran dan keluarganya memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan, terutama melalui remitansi yang turut menggerakkan perekonomian keluarga di daerah asal.
Namun, menurut dia, kontribusi tersebut perlu diikuti dengan keterlibatan pekerja migran dan keluarganya dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan.
“Pekerja migran dan keluarganya jangan hanya dilihat sebagai penerima manfaat atau sebagai penyumbang remitansi. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan yang harus didengar dalam proses pembangunan,” kata Syaipul Anas.
Ia menjelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi pekerja migran tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan bantuan. Dibutuhkan kebijakan dan program yang dirancang berdasarkan persoalan nyata yang terjadi di masyarakat.
Karena itu, keberadaan kader DESBUMI di tingkat desa dinilai sangat penting. Kader memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan pekerja migran dan keluarganya sehingga dapat membantu memetakan berbagai persoalan yang kemudian dibawa ke forum perencanaan pembangunan.
“Kader DESBUMI ini berada di tingkat tapak. Mereka mengetahui persoalan yang dialami pekerja migran dan keluarganya. Pengetahuan itu harus dibawa ke dalam Musrenbang, sehingga usulan yang muncul benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Syaipul menambahkan, keterlibatan dalam Musrenbang tidak cukup hanya dengan hadir sebagai peserta. Kader perlu memahami bagaimana menyusun usulan, menyampaikan argumentasi, serta mengawal agar program yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah.
“Kita ingin kader DESBUMI tidak hanya datang dan mendengarkan dalam Musrenbang. Mereka harus punya kapasitas untuk menyampaikan usulan, melakukan advokasi, berdiplomasi, dan mengawal usulan tersebut sampai masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penguatan mengenai siklus, mekanisme, dan tahapan Musrenbangdes maupun Musrenbangkab. Mereka juga dibekali kemampuan melakukan pemetaan masalah serta menyusun dokumen usulan program atau kegiatan dengan perspektif perlindungan pekerja migran dan keluarganya.
Selain itu, materi juga mencakup keterampilan advokasi dan pengawalan anggaran agar aspirasi yang dibawa DESBUMI dapat diperjuangkan dalam RKPDes, APBDes maupun dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.
Syaipul berharap peningkatan kapasitas tersebut dapat memperkuat posisi kader DESBUMI dalam proses pembangunan daerah.
“Harapannya, suara pekerja migran dan keluarganya semakin kuat dalam perencanaan pembangunan. Bukan hanya didengar, tetapi juga diterjemahkan menjadi program yang konkret dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Syaipul.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *