PURWOREJO, Kilaskebumen.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum menikmati akses listrik secara memadai.
Hal itu disampaikan Bahlih saat kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo pada Jumat (19/6/2026).
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat program Listrik Desa (Lisdes) guna mewujudkan pemerataan energi hingga ke wilayah terpencil.
Menurut Bahlil, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, setelah 80 tahun Indonesia merdeka masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum mendapatkan akses listrik.
Fakta itu, kata dia, menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Bahlil saat berdialog dengan warga penerima manfaat program kelistrikan.
Bahlil mengaku memiliki kedekatan emosional dengan persoalan tersebut karena pernah merasakan hidup tanpa listrik saat kecil. Ia lahir dan tumbuh di Papua dalam kondisi yang serba terbatas. Bahkan, ia baru menikmati listrik ketika duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar.
“Saya juga lahir tidak ada listrik. Belajarnya pakai lampu pelita. Karena itu saya tahu betul bagaimana rasanya hidup tanpa listrik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa akses listrik tidak boleh hanya dinikmati masyarakat perkotaan. Warga yang tinggal di desa, dusun, maupun wilayah terluar juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan energi dari negara.
Menurut Bahlil, kondisi minimnya akses listrik tidak hanya ditemukan di wilayah Indonesia timur. Sejumlah daerah di Pulau Jawa yang lokasinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan juga masih terdapat permukiman yang belum terjangkau jaringan listrik secara optimal.
“Kita sering berpikir persoalan ini hanya terjadi di Papua atau wilayah timur. Faktanya, di Jawa pun masih ada dusun-dusun yang belum mendapatkan layanan listrik secara penuh,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menjadikan pemerataan akses listrik sebagai bagian dari agenda ketahanan energi nasional. Program Lisdes terus diperluas agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat listrik, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun aktivitas ekonomi.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2025 pemerintah merealisasikan pembangunan kelistrikan di sekitar 1.361 lokasi yang terdiri atas desa dan dusun. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp 3,6 triliun.
Sementara pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran menjadi sekitar Rp 10,3 triliun guna mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau.
Bahlil menjelaskan bahwa pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali tidak layak secara bisnis apabila hanya dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan. Dalam beberapa kasus, investasi yang dibutuhkan untuk melayani puluhan kepala keluarga bisa mencapai ratusan juta rupiah.
“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain mendukung aktivitas ekonomi, listrik juga menjadi fondasi bagi pemerataan pendidikan dan akses informasi, terutama di tengah transformasi digital yang sedang berlangsung.
Menurut dia, sekolah-sekolah yang belum memiliki akses listrik akan kesulitan mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi pembelajaran. Karena itu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saya tidak ingin apa yang saya rasakan dulu sebagai anak yang hidup tanpa listrik masih dialami generasi berikutnya. Kita tidak pernah tahu anak-anak yang lahir di kampung tanpa listrik kelak menjadi siapa. Bisa saja mereka menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” kata Bahlil.